Bergulirnya reformasi yang saat itu diperjuangkan oleh kelompok mahasiswa dan rakyat hingga saat ini dirasakan masih jauh dari spirit reformasi yang saat itu diperjuangkan.

Tuntutan perubahan yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat tersebut hingga saat ini hanya mejadi asa. Terbukanya ruang demokratisasi yang merupakan menjadi syarat utama bagi kehidupan demokrasi dirasakan masih belum sesuai harapan. Walaupun terjadi  perubahan sistem politik dalam suksesi seperti , suksesi Presiden, dan Kepala daerah, namun hal tersebut masih dirasa menjadi monopoli yang dilakukan oleh elit-elit politik, yang pada akhirnya rakyat hanya sekedar menjadi objek. Makin menjamurnya Korupsi-Kolusi dan Nepotisme (KKN) massal yang terjadi disemua lembaga, baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan Yudikatif menunjukan bahwa reformasi yang diharapkan membawa perubahan yang lebih baik masih jauh dari harapan. Sehingga predikat negara terkorup dipegang Indonesia saat ini.

Persoalan bangsa tidak hanya berhenti pada ruang lingkup demokratisasi politik, tetapi juga bergerak dalam wilayah-wilayah pembangunan. Demokrasi yang terfahami hanya sebatas persoalan kekuasaan telah menimbulkan bias pemaknaan ditingkatan masyarakat yang berakibat pada pola kehidupan bermasyarakat. Hal ini diperparah dengan paradigma pembangunan yang jauh dari warna demokrasi.

Pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat ternyata hanya menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih rumit dalam penyelesaiannya. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, penebangan hutan secara liar, penambangan, pencemaran pabrik, tata ruang kota yang tidak berperspektif lingkungan merupakan efek dari mandeknya proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam (PSDA). Hal ini terbukti dari minimnya peran rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam.